JAKARTA, SEJATERA.CO – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional yang mencapai Rp700 miliar belum bisa mengamankan dari peretasan.
“Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN,” ujar Ahmad Sahroni dikutip dari Parlementaria.
Untuk itu, ia meminta jajaran APH baik Polri, KPK maupun Kejagung untuk segera memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional.
Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan.
“Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?” ungkapnya.
Sahroni meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN. Kejadian serupa tidak boleh terulang.
