Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Ribuan guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo hingga kini belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada keberlangsungan pembelajaran di sekolah-sekolah negeri.
Baca juga:Jelang Idul Adha 1447 H, Kemenag Ponorogo Latih 200 Juleha untuk Penyembelihan Kurban
Anggota Komisi D DPRD Ponorogo, Tri Suryati, menegaskan kebijakan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar pendidikan.
Menurutnya, pembatasan belanja pegawai hingga 30 persen memang penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Namun, kebijakan itu tidak boleh mengorbankan kebutuhan guru di sekolah.
“Angka 30 persen itu penting untuk kesehatan fiskal, tapi jangan sampai menjadi tembok yang menghalangi anak-anak Ponorogo mendapatkan guru. Faktanya, sekolah sudah kewalahan. Kalau 1.000 GTT ini dibiarkan di luar sistem, artinya ada ribuan siswa yang belajar tanpa kepastian status guru dan tanpa perlindungan,” ungkap Tri Suryati.
Tri juga menyoroti dampak yang kini dirasakan langsung oleh sekolah. Banyak satuan pendidikan terpaksa mengangkat guru baru di luar Dapodik demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Namun, pembiayaan guru tersebut sepenuhnya dibebankan kepada sekolah maupun komite sekolah.
“Ini sama saja memindahkan beban negara ke pundak orang tua dan sekolah. Ironis, di satu sisi kita bicara wajib belajar 12 tahun, di sisi lain kita menutup pintu bagi guru yang mau mengajar,” tegasnya.
Pihaknya memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.
