“Sebenarnya kami sudah membatasi pagu di sekolah-sekolah favorit agar distribusi siswa bisa lebih merata,” ujarnya.
Nurhadi mengakui bahwa persoalan ini merupakan masalah klasik. Salah satu penyebabnya adalah jumlah lulusan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) yang tidak sebanding dengan jumlah SMP yang tersedia, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit seperti Kecamatan Ngrayun.
“Jika output lulusan SD kecil, maka otomatis jumlah siswa yang masuk ke SMP juga akan kecil,” jelasnya.
Saat ini, Dindik belum melakukan kajian soal opsi merger (penggabungan) sekolah-sekolah yang kekurangan murid secara drastis. Nurhadi menegaskan, keberadaan sekolah-sekolah tersebut tetap penting sebagai bentuk pelayanan pendidikan yang harus dijangkau oleh semua warga.
Baca Juga :Disnaker Jombang Dampingi Penilaian 5R/5S di Kimia Farma Watudakon
“Berapa pun jumlah siswanya, negara tetap harus hadir memberi layanan pendidikan. Ke depan kami berharap setiap desa bisa memiliki satu sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan,” pungkasnya.
