Dalam orasinya Jaka Prasetya Ketua GPI mengatakan, banyak sekali dugaan adanya korupsi yang ada di lingkup Pemkab Blitar. Beberapa di antaranya terkait dengan masalah sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar yang anggarannya mencapai hingga Rp294 juta per tahun.
Juga disampaikan dalam orasinya dugaan adanya pejabat yang menerima gratifikasi dana proyek pengadaan barang di RSUD Ngudi Waloyo, dan juga sewa aset tanah bengkok di desa-desa.
“Banyak sekali indikasi atau dugaan adanya korupsi yang ada di lingkup kerja Pemkab Blitar, beberapa permasalahan itu tadi harus masuk keranah hukum,” ujarnya.
Jika tidak ada tindak lanjut kedepannya terkait permasalahan dugaan korupsi yang ada di Pemkab Blitar ini, GPI akan terus melakukan aksi demo untuk menyuarakan suara rakyat ini agar pihak aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Blitar mengusut tuntas terkait dengan hal tersebut.
“Kami akan terus lantang bersuara dan mengawal kasus ini sampai penegak hukum bisa menghukum pihak pihak yang di duga melakukan tindakan korupsi,” kata Jaka. Aksi demo ini akan lanjut dilakulan lagi di tempat Kantor Kejari Blitar. (kmc2)
