Berdasarkan data BPS bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2023 sebesar 3,92 menurun dari tahun lalu sebesar 3,93.
“Sementara itu, berdasarkan Laporan Transparency Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 1-100. Nilai ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Melihat data dan fakta tersebut, Pj Wali Kota Kediri memberikan beberapa hal yang harus diberikan penguatan yaitu komitmen pada integritas menghindari perilaku korupsi.
Lalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat. Implementasi pengawasan internal dan eksternal. Edukasi dan sosialisasi anti korupsi, baik di pemerintahan, lembaga pendidikan maupun di masyarakat.
Terakhir, sinergi dan kolaborasi antara OPD, DPRD dan jajaran samping untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi.
“Itu semua diawali dari kita sebagai publik figur yang dikenal masyarakat melalui sikap dan perilaku yang kita lakukan. Masyarakat akan lebih mudah terpengaruh dan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat harus memberikan contoh yang baik,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, camat dan lurah se-Kota Kediri.(*)
Editor: Dhita Septiadarma
