“Kami sudah menghitung, kalau dinominalkan besarannya mencapai Rp 300 juta, sehingga kami harus berkoordinasi dengan BPJS terlebih dahulu,” kata Heru Suseno.
Skemanya, Heru meminta agar BPJS memberikan jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara Pemilu 2024 selama satu bulan saja. Namun apabila hal itu tidak bisa dilakukan, KPU meminta solusi lain dari BPJS agar setidaknya para petugas pemilu ini bisa mendapat asuransi.
Selain itu solusi konkret lain adalah menyiapkan petugas kesehatan dari masing-masing puskesmas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Opsi ini dirasa lebih baik lantaran Pemkab tidak bisa menganggarkan untuk asuransi tersebut.
“Time site penganggaran tahun ini kan sudah selesai dimana seharusnya sebelum awal tahun sudah dianggarkan. Solusinya kami akan siapkan petugas kesehatan di masing-masing TPS,” pungkasnya.
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Dhita Septiadarma
