“Langkah ini sudah kami laporkan ke Bupati Jombang, mengingat penutupan pasar hewan membutuhkan surat keputusan bupati,” jelas Saleh.
Pemkab Jombang juga mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan vaksin PMK.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mendesak Dinas Peternakan Kabupaten Jombang agar lebih sigap mengantisipasi persebaran PMK. “Jangan sampai antisipasi lambat berdampak pada meluasnya penyebaran virus ini,” tegas Anas.
Baca Juga :Kapolsek Ngadiluwih Sambang Warga Edukasi Pencegahan PMK
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Jombang berharap lonjakan kasus PMK dapat segera terkendali demi melindungi peternak dan ekonomi lokal.
