Meski Terus Berpolemik, IKN Tahap Kedua Digelontor Rp 48,8 Triliun, Jadi Ibu Kota Politik, Apa Maksutnya?

Meski Terus Berpolemik, IKN Tahap Kedua Digelontor Rp 48,8 Triliun, Jadi Ibu Kota Politik, Apa Maksutnya?
Salah satu bangunan yang monumental, perpaduan unsur modern dan seni, kini ssudah terlihat megah –dok-ikn

Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Baca Juga :Dua Perempuan Terlibat Kasus Curanmor di Kota Santri, Total Lima Tersangka Diamankan

“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar Basuki.

Read More

Lebih lanjut, terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kemudian, Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” ujarnya, seperti dilansir laman resmi IKN.

Baca Juga :Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Jombang, Polisi Gelar 30 Adegan untuk Mengungkap Fakta

Terakhir, Basuki menyampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN.

Tujuannya agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN.

“Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.

Baca Juga :Perempuan Asal Blitar Menjadi Korban Mutilasi, Bekerja di Tulungagung Tinggalkan Dua Anak

Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif tentu dengan review disana-sini secara teknis.

“Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik,” ungkap Menteri AHY.

“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” lanjut AHY.

Baca Juga :Pengangguran Sikat Motor di Sawah, Terungkap Berkat Gelagat yang Mencurigakan

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dalam keterangan persnya melaporkan bahwa 27 tower di IKN sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga sudah siap diresmikan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *