Baca Juga :Kapolres Ponorogo Kumpulkan Senpi Milik Anggota, ini Tujuannya
Ada pula belanja untuk makan minuman atau mamin. Termasuk di antaranya agenda-agenda yang dianggap bisa ditunda, seperti kajian dan lain sebagainya. “Banyak jenisnya, yang jelas tembus Rp 21 miliar,” katanya.
Diakui Syahrul, pemangkasan anggaran itu memang untuk menunjang program makan bergizi gratis yang digaungkan pemerintah pusat. Untuk menopang program itu, kebutuhan dana secara nasional dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun.
Sementara saat ini dana yang tersedia hanya Rp 71 triliun. Nah, kekurangan sebesar Rp 23 triliun itulah yang akhirnya dibebankan ke daerah hingga provinsi.
Baca Juga :Terjebak Longsor, 10 Peserta Camping di Wisata Ranu Gumbolo Dievakuasi
“Besaran rasionalisasi tergantung status daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi, status semakin banyak yang dipangkas. Untuk Kota Blitar masuk kategori rendah sehingga hanya terpangkas sekitar Rp 21 miliar,” jelasnya.
nya, sebelum juknis muncul dan gambaran kasar kami sudah tahu, kami segera koordinasi supaya tahu kegiatan mana saja yang dirasionalisasi,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Blitar, Priyo Suhartono memang sesuai instruksi pemerintah pusat, daerah diminta untuk melakukan refocusing hingga realokasi.
Kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran banyak diminta untuk dikurangi, bahkan ditiadakan. Itu dilakukan salah satunya mendukung program yang digulirkan pemerintah pusat.
Saat ini, kekuatan anggaran di APBD Kota Blitar 2025 ini, sekitar Rp 969 miliar.
