“Itu sudah selesai, sudah saya tandatangani dari minggu yang lalu. Termasuk TPP, cuma saya minta untuk ditambahi kajian daerah sekitar. Daerah sekitar seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya isu keterlambatan pencairan TPP yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir memicu keresahan di kalangan ASN.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga, menilai bahwa keterlambatan ini tidak semestinya terjadi.
Baca Juga :Hasil Tes Urine Belasan Sopir di Terminal Pare Keluar, Pengawasan dan Pecegahan Terus Dilakukan
“Terkait informasi Perbup yang belum ditandatangani itu salah. Jadi tanpa perlu ada perubahan Perbup, TPP seharusnya bisa dicairkan tiap bulannya mengikuti peraturan yang sebelumnya,” jelas Raditya.
Pencairan ini diharapkan dapat mengurangi keresahan belasan ribu ASN di Nganjuk, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, sebagai momen penting untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat di bulan Ramadan dan Lebaran.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen menyelesaikan masalah ini dengan bijak untuk menjamin kesejahteraan ASN.
