Madiun, SEJAHTERA.CO – Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD), Dwi Rizaldi Hatmoko, tolak keras keputusan Polres Madiun Kota yang telah mengabulkan penangguhan penahanan terhadap enam tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap dirinya.
Imbas keputusan tersebut, eks Dekan UMMAD dan mantan mahasiswa melayangkan surat keberatan atas kebijakan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa bersama mahasiswa jika keenam tersangka tersebut tak kunjung kembali ditahan.
Dalam surat yang ditujukan kepada Kasatreskrim Polres Madiun Kota itu ditandatangani oleh Dr. Mahfudz Daironi, M.Si., M.KPd., dan Ilham.M, tertanggal 18 Juni 2025.
Mereka menyampaikan protes keras atas dikeluarkannya enam tersangka dari ruang tahanan pada Senin (16/6/2025) pukul 01.30 WIB, yang menurut mereka tanpa dasar kuat dan mencederai rasa keadilan.
Baca Juga :Anjasmoro Valley, Wisata Alam Baru Wonosalam Jombang yang Cocok untuk Liburan Sekolah
“Apapun alasan atau dasar yang digunakan untuk penangguhan penahanan ini, keputusan tersebut tidak dapat diterima. Jika tersangka lain tetap ditahan, mengapa tersangka kasus pengeroyokan justru dibebaskan? Ini bentuk ketidakadilan,” tulis keduanya dalam isi surat tersebut.
Selain itu, mereka juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat memicu reaksi keras dari mahasiswa yang selama ini mendukung proses hukum terhadap para tersangka.
“Apabila permohonan ini tidak segera ditindaklanjuti , kami akan melaporkan ke Propam Polda Jatim, pengawas penyidik Polda Jatim, Mabes Polri, serta menggelar aksi unjuk rasa terbuka bersama mahasiswa dan menghadirkan seluruh awak media,” ujarnya ke media pada, Jumat (20/6/2025).
Di sisi lain atas keberatan tersebut, Kasi Humas Polres Madiun Kota, Iptu Ubaidillah, membenarkan bahwa enam tersangka memang telah dikeluarkan dari ruang tahanan sejak Senin dini hari.
Baca Juga :Mahasiswa Terseret Arus Pantai Ungapan Kabupaten Malang Dalam Pencarian
Akan tetapi, pihaknya menegaskan bahwa penangguhan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Benar, enam orang tersangka sudah ditangguhkan penahanannya sejak Senin (16/6/2025). Permohonan disertai lampiran dari pihak kampus yang menyatakan mereka dibutuhkan saat ujian, serta alasan sebagai tulang punggung keluarga,” ungkap Kasi Humas.
Lebih jauh ia menjelaskan jika penangguhan penahanan merupakan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang memungkinkan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memberikan penangguhan dengan atau tanpa jaminan, disertai syarat tertentu seperti wajib lapor.
“Mereka tetap berstatus sebagai tersangka dan wajib memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan penyidik. Proses penyidikan tetap berjalan,” jelasnya.
Baca Juga :Terduga Pelaku Pengedar Sabu Lamongan Diringkus
Diketahui, dari enam tersangka yang dimaksud, yakni Muhammad Halim Kusuma, Slamet Asmono, Muhammad Rifa’at Adiakarti, Santosa Pradana P.S.N., Yan Aditya Pradana, dan Muhammad Hasal Al Bana.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada 4 Juni 2025, dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang kasus pengeroyokan
