Baca Juga :Cuma Dapat Dua Siswa Baru, SDN 2 Kedungwaru Tetap Tawarkan Program Unggulan
Kondisi ini menjadi sorotan dalam rapat internal bersama Bupati Madiun, yang meminta OPD dengan kinerja di bawah ekspektasi segera melakukan percepatan pelaksanaan program. Beberapa OPD bahkan tercatat memiliki serapan anggaran di bawah 20 persen, di antaranya:
Bagian Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kelurahan Bangunsari.
Namun demikian, Suntoko menilai lambatnya serapan tidak selalu berarti buruknya kinerja. Sebab, beberapa kegiatan memang baru dijadwalkan berjalan di semester kedua.
“Sebagian kegiatan memang dialokasikan untuk semester akhir, jadi wajar kalau belum terealisasi,” imbuhnya.
Meski begitu, publik tetap mempertanyakan efisiensi perencanaan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan.
Baca Juga :Polres Kediri Kota Tangkap Lima Pelaku Pengeroyokan di Mojo, Dua Korban Luka-Luka
Suntoko mengklaim, secara umum, kinerja pendapatan Pemkab Madiun masih tergolong baik dibanding daerah lain.
“Per awal Juni, kita termasuk daerah dengan pendapatan tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.
