JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsur Rizal memaparkan tujuh poin yang menjadi temuan dalam penyelenggaraan haji 2025.
Temuan penyelenggaraan haji 2025 itu dipaparkan di hadapan peserta Sidang Paripurna di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis (24/7/2025).
Temuan pertama adalah terkait kebijakan penyelenggaraan haji 2025 dengan adanya ketidakcocokan data pengelompokan jemaah haji antara di Indonesia dengan Arab Saudi.
“Dan keterlambatan penertiban dan pendistribusian kartu nusuk dan skema mur dan tanajul yang semula 40 persen di Muzdalifah dan Mina untuk mengurai kepadatan tidak dijalankan,” papar Cucun.
BACA JUGA : Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Diminta Segera Berkantor di Ibu Kota Nusantara, Ini Alasannya
Poin kedua yang menjadi catatan Timwas Haji adalah bidang pelayanan akomodasi pemondokan dengan banyaknya jemaah haji Indonesia yang tidak segera mendapatkan penginapan.
“Sehingga banyak jemaah dan beberapa hari harus menginap di tidak di hotelnya di musala-musala dan menumpang di hotel yang lain,” ujar Cucun dilansir dari kanal Youtube DPR RI.
Pelayanan konsumsi juga tidak luput dari catatan temuan Timwas Haji, karena makanan yang disajikan tidak sesuai dengan melanggar kontrak dengan Panja Haji DPR RI.
Selain itu, juga ada jemaah haji Indonesia yang tidak mendapatkan jatah konsumsi terutama saat puncak ibadah haji di Arafah dan Mina.
