Blitar, SEJAHTERA.CO – Bupati Blitar Rijanto memiliki dua skenario soal pembangunan ruangan Gedung DPRD Kabupaten Blitar yang sempat dirusak massa. Selain mengandalkan dana dari pusat, juga siap untuk menganggarkan dari APBD.
“Kami siap untuk menganggarkan. Karena ini juga untuk keberlangsungan aktivitas di lingkup DPRD. Tetapi dari pemerintah pusat, informasinya kami juga diminta untuk menginventarisasi kerusakan,” kata Rijanto, Rabu (10/9/2025).
“Nah, apakah ini tanda-tanda perbaikan ditangani pemerintah pusat, kami belum tahu,” sambungnya.
Dia mengatakan beberapa waktu lalu, Pemkab Blitar memang diminta untuk mendata kerugian akibat aksi anarkis pada Minggu (31/9/2025).
Baca Juga :Optimalkan Pajak Daerah Melalui Aplikasi SIP Mobile Sae
Permintaan itu ditindaklanjuti dengan melampirkan seluruh kerusakan. Termasuk di antaranya barang-barang yang hilang dijarah. Mulai barang-barang elektronik hingga sarana prasarana penunjang kegiatan di dewan.
“Sudah kami lampirkan dan laporkan. Tetapi kalaupun nanti pusat tidak menganggarkan, Pemkab Blitar juga sudah siap. Hanya saja, bertahap perbaikannya,” ujarnya.
Perbaikan, lanjut Rijanto, dilakukan dengan cara bertahap. Karena seperti diketahui saat ini pemerintah daerah juga lagi gencar-gencarnya efisiensi anggaran.
Memang diperkirakan, kerugian akibat perusakan itu sekitar Rp 10 miliar. Nah, besarnya anggaran itu tentu bakal menguras anggaran daerah.
