Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengakui serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 masih rendah. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung.
Baca juga:Belasan Warga Ingin Adopsi Bayi Temuan di Tulungagung, Ini Syaratnya
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengatakan hingga saat ini serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih minim. Dari total APBD 2026 sebesar Rp3,2 triliun, realisasi baru mencapai sekitar 17 persen atau sekitar Rp544 miliar.
“Serapan APBD Tulungagung tahun 2026 masih minim, baru sekitar 17 persen dari total Rp3,2 triliun,” ujar Baharudin, Minggu (24/5/2026).
Capaian tersebut masih di bawah target triwulan pertama yang seharusnya mencapai sekitar 20 persen.
Untuk mengejar ketertinggalan, Pemkab Tulungagung telah menginstruksikan seluruh OPD agar segera mempercepat penyerapan anggaran guna menjalankan program yang telah direncanakan. Namun demikian, Baharudin mengingatkan agar proses penyerapan tetap dilakukan secara hati-hati.
“Semua OPD harus tetap menyerap anggaran, tetapi dilakukan secara cermat karena ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegasnya.
