Mengingat dengan rapatnya proses pemilihan Pj Bupati ini menandakan jika tidak adanya permainan terhadap setiap proses yang berjalan yang mana hal ini dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Marsono, dalam hal ini yang terpenting adalah siapapun yang menjadi Pj Bupati Tulungagung nantinya harus bisa meneruskan visi misi maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dibentuk oleh Bupati Tulungagung sebelumnya.
Diketahui, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung sendiri akan berakhir pada tanggal 25 September 2023 mendatang. “Ini pemerintahan yang sah, kami pastikan tidak ada pihak yang turut campur tangan pada proses pemilihan Pj Bupati ini,” jelasnya.
Disinggung terkait PR yang harus dikerjakan Pj Bupati, Marsono mengungkapkan sampai dengan akhir tahun 2023, masih banyak pekerjaan yang menunggu untuk dituntaskan oleh Pj Bupati Tulungagung terpilih nantinya.
Hal ini salah satunya seperti peningkatan infrastruktur jalan yang mana itu menjadi PR yang harus segera diselesaikan oleh pihak eksekutif.
Menurutnya, meski tugas yang diemban Pj Bupati hanya berlangsung selama satu tahun empat bulan, namun kebijakan yang diambil oleh Pj Bupati akan berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat Tulungagung.
Maka dari itu, harapan besar bagi keberlangsungan Kabupaten Tulungagung sepenuhnya berada di tangan Pj Bupati nantinya sebelum diambil alih Bupati definitif.
“Seperti yang kita ketahui bersama, pembangunan infrastruktur di Tulungagung memang belum 100 persen terselesaikan. Makanya harus kita kawal termasuk saat dipimpin oleh Pj Bupati nantinya,” pungkasnya.(sho)
