Dia menambahkan, warga berharap agar semua taat pada hukum. Utamanya soal pemanfaatan lahan.
Di antara tuntutan massa, menuntut pelaksana program perhutanan sosial dan reforma agraria tanpa ada embel-embel KKN.
Selain itu juga menuntut mafia hutan dan tanah. Membongkar tambak udang ilegal di kawasan hutan lindung KPH Perhutani dan lain sebagainya.
“Jika tidak ada tindaklanjut, kami akan turunkan massa lebih banyak lagi. Kami juga melaporkan dugaan mafia ke aparat,” katanya.
Di lain pihak, Administratur Perhutani KPH Blitar, Muklisin menerima aspirasi yang disampaikan massa.
Soal pemanfaatan lahan seperti sebelumnya juga dalam rangka mengembalikan ekologi. Pasalnya beberapa lahan ditanami tebu. “Intinya jangan sampai lahan ditanami tebu saja, padahal bisa tanaman lain,” katanya. (ziz)
