“Untuk yang mengajukan perkawinan anak karena hamil lebih tinggi dibandingkan nikah untuk menghindari zina,” imbuhnya.
Penurunan jumlah angka perkawinan anak itu, lanjut Hidayatullah berkat peran aktif pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya. Trenggalek sepakat membuat standar operasional prosedur perkawinan anak dengan melibatkan pakar psikologi di pusat pembelajaran keluarga.
“Termasuk gerakan nol desa perkawinan anak itu turun andil dalam mengurangi angka perkawinan anak,” imbuhnya.
Dia menyebut, dari ratusan pengajuan dispensasi perkawinan anak di Bumi Menak Sopal itu tak seluruhnya dikabulkan. Merujuk data pengadilan agama pada 2022 lalu, ada sebanyak 3 pengajuan dispensasi yang ditolak dan satu dispensasi dicabut.
“Hal itu bertujuan untuk menyelamatkan anak dari perkawinan dini,” pungkasnya.
Reporter: Angga Prasetya
Editor: Dhita Septiadarma
