Kediri, SEJAHTERA.CO – Guna mempersiapkan dan memonitoring penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar forum walidata dan forum group discussion (FGD) yang diikuti oleh sekretaris dinas se-Kota Kediri di hotel Aria Gajayana Kota Malang.
Kegiatan yang digelar selama 2 hari, mulai tanggal 20 hingga 21 Mei 2024 tesebut, merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dan meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Dimana pada pelaksanaan Satu Data Kota Kediri setiap OPD di Kota Kediri berperan sebagai produsen data dan dalam menghasilkan data-data tersebut, sekretaris OPD bertugas sebagai penanggungjawab terhadap kebenaran dari data kegiatan tingkat OPD sebelum disampaikan kepada walidata (Kominfo).
“Terkait data statistik sektoral yang ada di masing-masing OPD, Sekretaris Dinas dan Badan adalah mentor. Sekdin dan sekban bukan hanya bertugas sirkulasi surat menyurat, tapi juga harus bisa memberikan masukan kepada pimpinan. Jadi maju mundurnya sebuah instansi/badan/dinas/kantor, itu kuncinya ada di sekretaris, karena sekretaris itu konseptor,” terang Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Apip Permana saat membuka kegiatan forum walidata dan FGD di ruang Bromo Hotel Aria Gajayana Kota Malang, Senin (20/5).
Dengan diundangnya sekdin dan sekban se-Kota Kediri ini Apip berharap kedepannya tatakelola data di Kota Kediri bisa berjalan lebih baik lagi.
Di kesempatan yang sama, Apip juga mengatakan bahwa dalam kegiatan ini OPD telah melakukan pemilahan dalam Forum Satu Data Kota Kediri dan menghasilkan 3025 data yang berpotensi menjadi data prioritas. Dari jumlah tersebut terdapat lima OPD penyumbang data terbesar, diantaranya Dinas Pendidikan yang menyumbang 573 data, DKPP menyumbang 347 data, Dinas Kesehatan menyumbang 275 data, DPUPR yang menyumbang 167 data dan DLHKP yang menyumbang 161 data.
“Kelima OPD ini, gambaran beberapa dinas yang aktif dan responsif memberikan data sektoral. Kami harap dinas lain juga bisa lebih aktif, karena ini sudah tugas kita untuk membuat big data berdasarkan perintah Presiden, agar semua data di Indonesia bisa tercakup dalam satu wadah, sehingga pelayanan pada masyarakat bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
