JAKARTA, SEJAHTERA.CO – rencana pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi menuai penolakan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga khawatir rencana pemberian WIUPK kepada perguruan tinggi justru akan memunculkan masalah baru.
“Bagaimana pemerintah bisa memberikan kewenangan kepada universitas atau perguruan tinggi, yang jumlahnya ribuan di Indonesia?” ujar Umbu dilansir dari Parlementaria.
BACA JUGA : Jalan Mastrip Kini Disulap Jadi “Malioboro-nya” Kota Blitar, Jadi Lokasi Nongkrong di Malam Hari
Hal itu disampaikan Umbu dalam rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Umbu menilai rencana pemberian izin tambang WIUPK itu kurang tepat dengan tujuan pemerintah mendukung peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi.
Menurutnya, bantuan langsung lebih efektif dan relevan untuk mendukung kualitas pendidikan perguruan tinggi dibanding pemberian izin tambang WIUPK.
BACA JUGA : Lokasi Judi Sabung Ayam di Jatikalen Diobrak-abrik Polisi, ini Barang yang Disita!
“Sepanjang kita belum mengatur bagaimana undang-undang terkait universitas atau perguruan tinggi disesuaikan dengan pengelolaan tambang, maka hal ini berpotensi menimbulkan persoalan,” paparnya.
Anggota Baleg lainnya, Al Muzzammil Yusuf juga mengingatkan perubahan UU Minerba dilakukan secara cermat untukn menghindari potensi permasalahan hukum di masa mendatang.
“Kita harus berhati-hati agar tidak memunculkan persoalan baru yang nantinya bisa digugat di Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Al Muzzammil dilansir dari Parlementaria.
BACA JUGA : Tujuh Kelurahan Sasaran Virus PMK, DKPP Kota Blitar Gencar Vaksinasi
