Baca Juga : Pemkab Ponorogo Pekan Depan Mulai Cairkan THR bagi ASN, ini Jumlahnya
Meski warkop atau kafe tetap diperbolehkan beroperasi, namun bagi pihaknya hal itu bukanlah sebuah solusi, lantaran daya jualnya pada tempat karaokenya. Terlebih lagi, sebagian besar pendapatan pelaku usaha hiburan malam kafe dan karaoke justru berasal dari aktivitas karaoke itu sendiri.
“Omset karaokenya lebih besar, bisa sampai 70 persen, warkop atau kafenya hanya 20 persen dan sisanya 10 persen itu kami anggap bonus,” ungkapnya.
Atas kondisi ini, pihaknya berharap ada kebijakan yang tidak terlalu menekan pelaku usaha, dengan salah satu upaya seperti hanya diatur jam operasionalnya saja dari pada penutupan penuh. Baginya, hal ini dianggap lebih solutif dari pada harus ditutup total sela Ramadan.
“Mungkin tidak harus ditutup sepenuhnya, jadi ada jeda waktu. Harapan kami setelah tarawih sampai menjelang sahur bisa buka, selain waktu itu tutup. Itu solusi yang kami harapkan,” pungkasnya.
Baca Juga : Pelatih Persik Kediri Kecewa usai Gagal Raih Tiga Poin Lawan PSM Makasar
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo mengatakan, pihaknya tentu sangat mendukung pemberlakuan SE Bupati itu. Namun, munculnya polemik atas adanya SE Bupati tersebut tentunya juga menjadi suatu hal yang sulit dihindari, apalagi jika berkaitan dengan masalah perut.
Namun baginya, polemik ini timbul dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun karena terlambatnya SE Bupati itu dikeluarkan, sehingga terkesan mendadak. Hal itu yang dinilai membuat para pelaku usaha kafe karaoke tidak punya persiapan khusus saat diminta menutup usaha karaoke selama Ramadan.
“Adanya SE itu tidak lepas dari peran berbagai tokoh terutama tokoh ulama dalam rapat Forkopimda kemarin,” kata Widodo Prasetyo.
