Terkait dengan besarnya SiLPA yang mencapai Rp144,13 miliar, Cak Nur menilai hal tersebut mencerminkan dua sisi: adanya efisiensi dalam pelaksanaan program, namun juga sinyal bahwa masih ada belanja yang belum terserap maksimal.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Batu akan melakukan pengkajian menyeluruh atas penyebab rendahnya serapan anggaran, termasuk mengevaluasi sistem pengadaan, perencanaan program, dan kapasitas pelaksana di tingkat SKPD.
“Kita akan petakan dengan cermat hambatan-hambatan teknis maupun administratifnya, dan segera rumuskan solusi dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor,” tambahnya.
Baca Juga :Sosialisasi Zero ODOL Dimulai di Jombang
Menanggapi evaluasi DPRD tentang turunnya insentif fiskal dari pusat, orang nomor satu di Kota Batu tersebut menekankan bahwa Pemerintah Kota Batu akan memperkuat indikator kinerja strategis, mulai dari pengendalian inflasi, percepatan belanja, hingga fokus pada program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mempercepat pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan PAD serta melakukan pembenahan pada pengelolaan BUMD agar mampu memberikan kontribusi lebih signifikan.
“Dalam hal pengelolaan sampah yang menjadi sorotan DPRD, kami Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan rencana aksi yang melibatkan seluruh lapisan, mulai dari pemerintah desa hingga kota,” ujarnya.
Baca Juga :Kurun Waktu 2 Bulan, 5 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Tulungagung, Korbannya 19 Anak Bawah Umur
Ia menilai bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas bersama demi menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang bersih dan nyaman.
