Feri mengaku baru mengetahui berkasnya hilang saat malam sebelum penetapan peserta. Ia menilai kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa. “Harus diproses sesuai aturan yang berlaku, kalau bisa dibongkar semua prosesnya,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan peserta lain, Koko Eka Prasetiawan, yang menilai proses verifikasi berkas oleh panitia tidak konsisten. Ia bahkan hampir ditolak hanya karena membawa dokumen pelengkap sebagai warga dari desa berbeda.
“Padahal itu berkas pelengkap yang wajib saya bawa karena saya beda desa. Awalnyap ditolak, tapi karena ada saksi dari BPD akhirnya diterima juga. Tapi ini membuktikan bahwa standar panitia tidak jelas dan terkesan bisa diatur,” terang Koko.
Selain persoalan administrasi, para peserta juga mempertanyakan keabsahan berita acara penetapan peserta. Mereka mengaku tidak pernah diminta menandatangani dokumen tersebut, namun penetapan tetap diumumkan seolah sudah disetujui bersama.
“Kami tidak pernah tanda tangan berita acara. Tapi tahu-tahu diumumkan sudah disetujui, ini aneh. Harapan kami, proses ini harus jujur, terbuka, dan tidak ada jual beli jabatan,” tegas Budianto.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pengisian perangkat desa Pulorejo belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan tersebut.
