Meski proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah resmi ditutup, Dindik masih membuka peluang bagi sekolah untuk menerima siswa baru jika masih ada calon peserta didik yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri.
“Kami masih diperkenankan karena sambil evaluasi, apakah semua masyarakat sudah menyekolahkan anak mereka. Kalau belum masih diberi kesempatan untuk daftarkan ke sekolah negeri yang kosong, sehingga tidak ada layanan pendidikan yang tidak berpihak ke masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga :Polemik Rencana Pembangunan Dapur SPPG, Pemkot Batu Bakal Kaji Ulang
Terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah yang kekurangan murid, Nurhadi mengaku telah melakukan koordinasi dengan DPRD Ponorogo. Hasilnya, disepakati bahwa dalam satu desa minimal tetap ada satu SD Negeri.
“Namun, kalau dalam satu desa terdapat beberapa SD Negeri yang setiap tahunnya minim siswa, maka tidak menutup kemungkinan akan kami usulkan ke pemda dan DPRD untuk dicarikan solusi. Bisa regrouping, bisa juga opsi lain,” tegasnya.
Yang pasti, lanjut Nurhadi, Dinas Pendidikan tetap berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.
Baca Juga :Pengedar Sabu 33 Poket Asal Banyuwangi Ditangkap di Malang, Begini Kronologinya
“Negara harus hadir memberikan layanan pendidikan untuk masyarakat,” pungkas Nurhadi.
