Ia menduga terdapat permainan oleh oknum di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memperlambat proses pengangkatan. Ia juga menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya solusi konkret dalam pertemuan dengan DPRD dan Pemkab Tulungagung.
“Alasannya selalu anggaran. Bagi kami, itu sudah menjadi alasan klasik yang diulang-ulang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Huda menyebut, ada kabar bahwa guru P1 akan mengisi posisi guru yang pensiun di sekolah swasta, tapi hingga kini informasi tersebut belum terbukti. Ia menegaskan, keputusan itu tetap berada di tangan Dinas Pendidikan.
Baca Juga :Harga Ikan Laut di Pasar Setono Betek Kediri Naik, Cuaca Buruk Sebabkan Stok Menipis
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Harinto Triyoso, menjelaskan bahwa Pemkab sebenarnya berkomitmen menyelesaikan persoalan guru P1. Hanya saja, menurutnya, keterbatasan anggaran dan belum adanya regulasi teknis dari pemerintah pusat menjadi kendala utama.
“Daerah lain bisa menuntaskan karena mereka punya anggaran yang cukup. Sementara kami harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya formasi guru,” jelas Harinto.
Ia menambahkan, persoalan ini akan kembali didiskusikan bersama Gubernur Jawa Timur dan kementerian terkait. Pihaknya berharap ada solusi yang dapat mempercepat penuntasan status guru P1 di Tulungagung
