“Pelatihan hanya dilakukan sekali dalam setahun, dan itu hanya untuk satu orang. Kami ingin peningkatan kompetensi dilakukan lebih rutin dan menyeluruh,” ujarnya.
Sunarmiati juga mendorong DPRD Tulungagung untuk mengadvokasi revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan revisi tersebut, diharapkan guru PAUD non formal dapat diakomodasi untuk mengikuti PPG dan memperoleh sertifikasi, yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud mengakui, memang belum ada guru PAUD non formal di Tulungagung yang bisa mengakses PPG. Ia menyebut, perubahan regulasi terutama di tingkat pusat sangat dibutuhkan.
Baca Juga :Dukung Ketahanan Pangan, Polres Lamongan Tanaman Jagung di Lahan Baku Sawah 10 Hektare
“Kami akan menyampaikan hasil hearing ini ke Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung agar segera ditindaklanjuti. Soal insentif dari APBD II juga akan kami kawal dalam pembahasan RAPBD nanti,” tegas Mashud.
Mashud menyatakan DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dasar di Tulungagung.
