Namun langkah inisiatif ini diambil untuk mendukung kelancaran program prioritas nasional (PSN) memperluas akses pendidikan bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“DPRD Jawa Timur telah berinisiatif untuk mengalokasikan anggaran kepada dinsos untuk pengawasan. Meskipun di tingkat pusat belum ada pos anggaran secara spesifik untuk dinsos,” ungkapnya.
Jairi menyebut, terdapat beberapa Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang sudah berjalan, namun pihaknya menilai jika Sekolah Rakyat itu masih memerlukan psikolog yang memadai.
Mengingat latar belakang siswa yang menjalani pendidikan pada Sekolah Rakyat cukup beragam dan tentunya memerlukan pendekatan berbeda-beda pula.
Pihaknya memproyeksikan, jika setiap satu Sekolah Rakyat setidaknya memerlukan setidaknya 10 psikolog apabila memiliki jumlah siswa yang mencapai sebanyak 100 siswa.
Maka, pihaknya juga mendorong agar setiap Sekolah Rakyat bisa melakukan kerjasama dengan kampus setempat untuk menyediakan tenaga psikolog.
“Bimbingan Konseling (BK) tidak cukup, harus psikolog. Satu Sekolah Rakyat minimal 10 psikolog dengan rasio perbandingan 1:10,” urainya.
Baca Juga Efisiensi, Pemkot Blitar Imbau ASN untuk Ngonthel ketika Berangkat Kerja
“Itupun tenaga yang dikeluarkan sudah banyak sekali. Mengingat setiap anak memiliki latar belakang dan masalah berbeda-beda,” pungkasnya.
