Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Tulungagung dengan menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Tulungagung.
Baca juga:Kecewa Audiensi Gagal, Mahasiswa Segel Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung
Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar pukul 11.30 WIB, massa aksi yang terdiri dari DEMA UIN SATU Tulungagung dan PC PMII Tulungagung melakukan long march menuju Gedung DPRD. Setibanya di lokasi, perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang mengkritisi kasus tindak pidana korupsi yang belakangan terjadi di Tulungagung.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa aksi juga membakar ban bekas di depan gedung DPRD. Aksi kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama empat anggota DPRD Tulungagung.
Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, menyatakan pihaknya mendukung langkah KPK yang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Ia juga meminta agar penanganan kasus tersebut dilakukan hingga tuntas.
“Kami mendukung penuh KPK untuk memberantas korupsi di Tulungagung. Kami juga menilai kinerja DPRD masih lambat, padahal seharusnya lebih sigap dalam mengawasi anggaran yang rawan disalahgunakan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung. Mereka menilai, lembaga tersebut harus memastikan aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional dan bebas dari tekanan kepentingan tertentu.
