“Kami menemukan bahwa tidak semua kepala OPD memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Ini harus segera dievaluasi,” tambah Rizqi.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Tulungagung, Asrori, menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ia mengakui kekecewaan masyarakat, termasuk DPRD, atas kembali terjadinya kasus korupsi di daerah tersebut.
Menurutnya, DPRD telah berulang kali mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan transparan demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Berulang kali kami mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan. Tujuannya agar Tulungagung bisa lebih baik,” ujar Asrori.
Ia juga berjanji akan mengawal tuntutan mahasiswa dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD serta pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti.
Baca juga:KPK Periksa 9 Pejabat Tulungagung, Dalami Dugaan Pemerasan Lewat Surat Pengunduran Diri
“Kami akan mengawal aspirasi ini dan meneruskannya kepada pimpinan serta eksekutif agar ada perbaikan ke depan,” pungkasnya.
