Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Hilangnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama 13 tahun berturut-turut diraih Pemerintah Kabupaten Ponorogo menuai reaksi keras dari kalangan legislatif.
DPRD Ponorogo meminta Pemkab Ponorogo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah menyusul sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengaku terkejut dengan lepasnya opini WTP yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.
Menurutnya, capaian positif yang berhasil dipertahankan selama lebih dari satu dekade harus terhenti akibat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kami tentu kaget karena tren yang selama ini baik harus berhenti tahun ini. Ini menjadi evaluasi serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah,” kata Dwi Agus usai sidang paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Baca Juga :Polres Jombang dan ESI Gelar Turnamen MLBB, 270 Pemuda Bertarung
Politisi yang akrab disapa Kang Wi itu mengungkapkan, terdapat dua temuan besar yang menjadi penyebab utama Ponorogo gagal mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya.
Temuan pertama berada pada proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) dengan nilai kontrak mencapai Rp 76,6 miliar.
