Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Rekor opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama 13 tahun berturut-turut diraih Pemkab Ponorogo akhirnya terhenti.
Pada pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah belum mampu mempertahankan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita mengakui masih terdapat sejumlah catatan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang harus segera ditindaklanjuti.
Catatan itu menjadi salah satu penyebab Kabupaten Ponorogo gagal kembali meraih opini WTP tahun ini.
Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada 11 Juni lalu.
Baca Juga :Tingkatkan Kemandirian Fiskal, Mas Bup Dhito Dorong Inovasi Genjot PAD
Penyerahan dilakukan setelah tahapan pemeriksaan pendahuluan rampung dilaksanakan.
“Ada beberapa catatan yang harus kami perbaiki dan secepatnya akan kami tindak lanjuti,” ungkap Lisdyarita, Rabu (24/6/2026).
Perempuan yang akrab disapa Bunda Rita itu belum bersedia mengungkap secara rinci seluruh temuan yang menjadi perhatian BPK.
