Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Ribuan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026). Mereka menuntut kejelasan status serta meminta pemerintah mengakui keberadaan guru honorer yang hingga kini belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca juga:Pangdam V/Brawijaya Tinjau Proyek Brigif dan Yonif TP di Ponorogo
Dengan membawa poster berisi tuntutan, massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non-Dapodik itu mengaku telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik, namun belum mendapat akses masuk ke sistem Dapodik.
Ketua Forum Guru Honorer Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan para guru yang merasa belum mendapat perhatian negara.
“Kami tidak punya niat buruk kepada pemerintah daerah. Kami hanya ingin keberadaan kami diakui, karena kami nyata dan benar-benar mengajar,” ungkap Mahmud Danuri.
Menurutnya, jumlah guru honorer non-Dapodik di Ponorogo diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka berharap dapat masuk dalam sistem Dapodik agar memperoleh akses berbagai program pemerintah pusat.
“Semua program dari pusat acuannya melalui Dapodik. Kuncinya ada di daerah. Kami hanya ingin bisa masuk Dapodik, tidak ada tuntutan lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akses pendataan Dapodik di Ponorogo disebut telah ditutup sejak 2020. Padahal, di sejumlah daerah lain pendataan guru honorer masih dibuka hingga 2024.
