Kediri, SEJAHTERA.CO – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri akan menelusuri aset milik terdakwa kasus penyelewengan dana kebersihan Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK), yakni HEW (65) selaku Direktur Utama PT Baliwong Indonesia.
Hal itu dilakukan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis terdakwa hukuman dua tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan, Kamis (18/4/2024).
Selain itu, terdakwa juga harus membayar kerugian negara sebesar Rp 398.484.012. Penelusuran aset itu dilakukan untuk mengantisipasi bilamana HEW tidak mampu membayar ganti rugi sebelum tenggat satu bulan.
“Nantinya bilamana tidak bisa membayar, maka akan dilakukan perampasan terhadap aset-aset yang bersangkutan,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Yuda Virdana Putra, Minggu (21/4/2024).
Yuda mengatakan, pelacakan aset itu akan dilakukan mulai minggu ini. Menurutnya, semua aset hak milik HEW yang memiliki nilai ekonomis bisa disita untuk memenuhi ganti rugi dengan total ratusan juta tersebut.
Aset-aset itu bisa berupa bangunan, mobil, tanah maupun lainnya. Tidak menutup kemungkinan semua aset milik HEW yang ada di berbagai daerah bisa turut disita.
“Itu sesuai dengan total ganti rugi yang harus dibayarkan. Semua barang yang bernilai ekonomis milik terdakwa akan kami lacak, baik yang ada di Kediri maupun daerah lain. Asalkan masih dikuasainya,” bebernya.
Setelah aset-aset yang dimiliki yang bersangkutan terkumpul, maka akan dilakukan lelang. Bila uang hasil lelang sisa, maka akan dikembalikan kepada terdakwa. Apabila kurang, maka hukuman penjara untuk mengganti denda itu akan dipotong.
“Kalau di persentase itu sesuai dengan uang yang telah dikembalikan,” pungkas Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
Sebelumnya, majelis hakim memberikan putusan lebih ringan satu tahun. Meski demikian denda yang diberikan tetap Rp 100 juta dan ganti rugi yang dikenakan tetap sebesar Rp 398.484.012. Bilamana tidak bisa membayar, maka terdakwa dipenjara selama dua tahun.
Majelis hakim memutuskan hukuman tersebut lantaran bukti dan kesaksian terdakwa yang mengarah pada pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, pada sidang pledoi sebelum lebaran lalu, terdakwa mengembalikan uang Rp 100 juta. Atas tindakannya itu, majelis hakim memutuskan total kerugian negara yang harus dibayar, dikurangi dengan pengembalian uang itu. (diy)
Reporter: Rizky Rusdiyanto
Editor: Dhita Septiadarma
