Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung tengah mengawasi peran pejabat desa terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Pasalnya, peran para pejabat desa ini masuk ke dalam Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
Baca Juga :Mengenal Agus Rujito, Seniman Pembuat Patung Si Jali Maskot Pilkada
Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Santoso mengatakan, ada laporan terkait netralitas pejabat desa dari dalam atau luar daerah. Bahkan tingkat pelanggaran tertinggi justru berasal dari pejabat desa setempat.
Pada Pilkada 2018, terdapat satu orang kepala desa di Tulungagung dilaporkan tidak netral lantaran secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon). Saat itu, Bawaslu Tulungagung sudah menindak lanjuti laporan itu dan diserahkan ke pejabat berwenang.
Baca Juga :Rangkaian HUT ke-76 Polwan, Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Madiun
“Pejabat desa itu bisa meliputi Kepala Desa, maupun perangkat desa. Di wilayah lain justru tingkat kerawanannya sangat tinggi. Apalagi di Tulungagung juga sempat ada kepala desa yang terganjal netralitas,” kata Pungki Dwi Puspito, Kamis (22/8).
Tingkat kerawanan yang dimaksud, contohnya seperti mobilisasi oleh pejabat desa untuk memfasilitasi masyarakat datang ke TPS. Hal itu kemungkinan terjadi jika rumah warga jauh dari TPS terdekat, sehingga warga tersebut diberi fasilitas agar bisa datang ke TPS.
Hal ini tentunya dikhawatirkan bisa terjadi intervensi pejabat desa untuk mempengaruhi keputusan warga dalam memilih sosok paslon tertentu demi keuntungan pribadi. Maka dari itu, peran pejabat desa tergolong ke dalam IKP selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Tulungagung.
“Tidak hanya pejabat desa, mobilisasi ini juga biasanya dilakukan oleh tim sukses salah satu paslon, sehingga hal ini perlu diwaspadai,” ungkapnya.
Pungki sudah meminta pihak-pihak terkait untuk mengawasi gerak-gerik pejabat desa agar tidak terjadi pelanggaran netralitas tersebut. Selain itu, berbagai sosialisasi netralitas terhadap ASN maupun pejabat desa juga sudah dilakukan.
Menurutnya, akan ada sanksi tersendiri bagi para ASN maupun pejabat desa yang terlibat pelanggaran netralitas selama pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang di Tulungagung. Pemberian sanksi akan dilakukan oleh pejabat berwenang dan yang terberat bisa berupa pemberhentian dari jabatannya.
Baca Juga :Kekeringan Meluas, BPBD Kabupaten Ponorogo Catat Ratusan KK Terdampak
“Kami bersama tim pengawas dari instansi lain mulai mengawasi gerak-gerik setiap ASN ataupun pejabat desa di Tulungagung. Jika kedapatan tidak netral, akan ada sanksi yang menanti,” pungkasnya.
