Negara berkembang perlu mengadopsi praktik-praktik transparansi yang efektif, seperti memberikan akses informasi kepada masyarakat, termasuk anggaran negara, kebijakan publik, dan keputusan politik penting lainnya.
Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab dan menghadapi pertanggungjawaban atas tindakan mereka untuk memastikan agar keputusan politik yang diambil berdasarkan kepentingan publik.
4. Penguatan lembaga demokratis: Lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, sistem peradilan, dan media bebas merupakan pilar penting dalam memperkuat ini.
Negara berkembang perlu mendorong independensi dan profesionalisme lembaga-lembaga ini, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik.
Melalui posisi yang kuat dan independen, lembaga-lembaga demokratis dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan memastikan agar pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
5. Pembangunan ekonomi yang inklusif: Pembangunan ekonomi yang inklusif juga memiliki peran penting dalam memperkuatnya di negara berkembang.
Ketika warga negara memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, maka mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung ini.
Oleh karena itu, pemerintah harus mengadopsi kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
Dalam rangka memperkuat demokrasi di negara berkembang, strategi-strategi politik ini harus diterapkan dengan komitmen dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil.
Memperkuat demokrasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan dukungan yang tepat, negara-negara berkembang dapat mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
