Ia menegaskan perlunya ada intervensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
“Kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta pak di lapangan,” ujar Junimart Girsang dilansir dari Youtube Komisi II DPR RI.
Diberitakan sebelumnya, Junimart mempertanyakan komitmen pemerintah terkait nasib tenaga honorer yang belum masuk sebagai PPPK.
Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer sebagai PPPK oleh pemerintah merupakan upaya penyelamatan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka.
Penulis : Irwan Maftuhin
