Dengan catatan nilai besaran sumbangan tidak boleh ditentukan. Karena hal ini akan memberangkatkan wali murid.
“Nah namun kenyataannya, sumbangan nilainya ditentukan, ada yang Rp 2 juta, sampai Rp 3 juta. Nah inilah yang sangat kita sayangkan jika pungli berkedok sumbangan, ini masih terjadi di dunia pendidikan yang ada di Jombang,” ujar Fattah.
Untuk itu, ia berharap agar Cabdindik Provinsi Jatim segera menghentikan praktek pungli berkedok sumbangan yang dilakukan SMA atau SMK negeri di Jombang. Dan bila perlu para aparat penegak hukum (APH) bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap hal ini.
“Ya tuntunannya, ini semua (pungli berkedok sumbangan) harus disapu habis semuanya. Kalau tidak alat penegak hukum harus turun. Dan jangan sampai sekolah dijadikan ajang politik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Cabdindik Provinsi Jatim wilayah Jombang, Sri Hartati mengaku menerima aspirasi dari FRMJ. Bahkan pihaknya akan menindaklanjuti laporan LSM tersebut.
“FRMJ, panjenengan (kalian) menyampaikan aspirasinya semua itu mewakili suara wali murid. Dan kita terima semua aspirasinya panjenengan semua,” kata Sri saat menemui massa.
“Dan kalau memang ada sekolah yang melakukan itu, bisa langsung menyampaikan ke kita di Candindik Provinsi Jatim wilayah Jombang, dan nanti kita akan tindaklanjuti laporan panjenengan,” pungkasnya.
Reporter : Taufiqur Rachman / Agung Pamungkas
