Di antaranya, benih padi Inpati 46 (20 kg), benih unggul cabe rawit (121 pack), benih tomat (2 pack), benih melon (26 pack), benih blewah (2 pack), benih umbi bawang merah (390 Kg) pupuk organik (310 kantong), hingga Insektisida (18 botol).
Di samping itu, ada pula sarana dan prasarana pertanian lain yang diberikan oleh DKPP di tahun 2023. Di antaranya, mulsa (20 unit), terpal (7 unit), jaring (72 unit), paket sarana hidroponik serta paket sarana Tasapot.
“Sementara itu produksi padi di Kota Surabaya pada tahun 2023 mencapai 7.150,97 ton gabah kering panen atau setara dengan 3.938,04 ton beras,” tambahnya.
Menurut Antiek, hasil produksi pertanian yang dikelola keluarga miskin (Gamis) melalui program padat karya, penjualannya dilakukan lewat pasar atau sentra pasar kuliner terdekat.
Kemudian juga dilakukan melalui media sosial kepada warga sekitar. “Sedangkan untuk hasil produksi petani, dijual langsung kepada pengepul,” tegasnya.
Namun, kata dia, beberapa Poktan di Surabaya telah berhasil menjual langsung hasil pertanian kepada konsumen.
Yakni, dengan mengolah gabah kering menjadi beras dengan cara memanfaatkan mesin selep atau rice milling yang dipinjam pakaikan oleh DKPP.
“Beberapa kelompok tani itu adalah Kelompok Tani Bahari Karya (Kecamatan Sukolilo), Benteng Samudra (Kecamatan Bulak), dan Sri Sedono (Kecamatan Lakarsantri),” ungkap dia.
DKPP mencatat, saat ini ada 34 Poktan yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan Surabaya.
Yakni, di wilayah Kecamatan Bulak 2 Poktan, Benowo 2 Poktan, Karang Pilang 3 Poktan, Wiyung 3 Poktan, Lakarsantri 8 Poktan, Sambikerep 7 Poktan, Pakal 5 Poktan, Sukolilo 1 Poktan, Gayungan 2 Poktan, dan Tandes 1 Poktan.
Sementara realisasi panen petani di Surabaya pada Januari 2024, mencapai 273,08 ton padi.
Kemudian sejumlah komoditas lain yang berhasil panen pada Januari 2024 adalah cabe besar 0,65 ton, cabe rawit 0,42 ton, bawang merah 0,31 ton, dan tomat 0,45 ton.
“Ke depan, DKPP akan terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian di Surabaya dengan berbagai strategi dan program inovatif,” pungkas Antiek.
Cara seperti ini sepertinya cocok dilakukan atau diadopsi pemerintah daerah lainnya, untuk mengantisipasi harga beras yang muahal… seperti saat ini Rek…!.
Editor: Gimo Hadiwibowo
