“Kalau anggarannya tidak ada ya tidak jadi (pembayaran non tunai). Karena semua tergantung PAK. Kita akan menyesuaikan kita juga masih butuh diskusi dengan teman perangkat daerah lainnya. Sementara secara bertahap kita siapkan regulasinya,” ujar Widjaja.
Diketahui pentingnya anggaran dalam PAK ini karena penerapan pembayaran parkir non tunai ini juga ada rencana juru parkir mendapat gaji per bulan. Soal nominalnya, Dishub belum mengetahui secara pasti sebab masih membutuhkan penyesuaian termasuk soal besaran gaji.
“Kalau UMK (Upah Minimum Kota) kami tidak kuat. Intinya kita berusaha lebih baik lagi penataan parkir khususnya yang tepi jalan. Harapannya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mengenai pendapatan (gaji) itu nantilah bonus dengan sistem yang lebih baik lagi,” tutupnya.
Reporter :Arief Juli Prabowo
Editor: Dhita Septiadarma
