Aksi damai tersebut gabungan dari dua warga atau petani yang berasal dari Desa Satak dan Desa Puncu, Kecamatan Puncu yang wilayahnya dekat dengan lingkungan perkebunan.
“Kami akan melakukan langkah-langkah dan upaya dengan mengirimkan surat ke instansi dan kementerian baik pertanian maupun terkait,” ungkap Suilin.
Baca Juga :Pemotor Asal Blitar Tewas di Selokan Sawah Ngantang, Ternyata Korban ini
Manajer PTPN 1 Regional 5 Kebun Ngrangkah Sepawon, Moh Nur Shodiq menuturkan, telah menemui dan sudah menyampaikan bahwa mereka sudah mengetahui jika kewenangannya bukan dari sini (PTPN Ngrangkah Sepawon).
Artinya mereka meminta permohonan secara administratifnya. Menurutnya, hak guna usaha tersebut masih berlaku sampai dengan tahun 2037.
“Jadi mereka permisi dulu bahwa mau memohon tanah PTPN 1 ini terkait 20 persen. Kami sudah mempersilahkan, yang penting belum diputuskan saling menghargai maksudnya terhadap pemegang hak sebelum ada putusan,” ucapnya.
Baca Juga :Arema FC Patuh pada Keputusan LIB, Jadwal Pertandingan Melawan PSM Makassar Berubah
Sementara itu, Asisten hukum PTPN 1 Regional 5, Gerry Parulian Malau menambahkan, terkait meminta redistribusi itu pada intinya semua masyarakat, perorangan, badan hukum, dan tanah negara bisa dimohonkan atau diajukan.
Meski begitu, permohonan ada di pemerintah karena banyak sektor yang menangani ataupun mengurus terkait hal tersebut sekaligus bagaimana pendapat-pendapat mereka.
“Ketika ada keputusan, jelas dari mereka kita persilahkan dan kita laksanakan,” tutupnya.
