Kementerian PUPR Diminta Alokasikan Tambahan Anggaran pada APBN untuk Derah Minim Viskal

proyek Trans Papua
ilustrasi (dok.Hutama Karya)

BACA JUGA : Enam Kelurahan Rawan Kekeringan, BPBD Kota Blitar Mulai Antisipasi

Pada kesempatan itu, Sigit juga menekankan agar proses lelang pembangunan proyek dilaksanakan secara transparan dan tidak hanya mempertimbangkan harga terrendah.

Ia mencontohkan, pemugaran Istana Tampak Siring, Bali, selisih harga kontraktor pemenang hanya lima juta rupiah dan dimenangkan oleh kontraktor asal Jakarta.

Read More

“Pak Menteri (PUPR) harus buat kebijakan yang lebih memberi ruang kepada kontraktor daerah. Kita ingin menumbuhkan kontraktor di daerah agar lebih besar,” tutupnya.

BACA JUGA : Tewas Tertabrak Bus Harapan Jaya di Depan SPBU Tamanan Kota Kediri, Sempat Terseret 50 Meter

Untuk diketahui, Komisi V DPR RI menggelar raker dengan Menteri PUPR RI terkait Penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menjelaskan Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Sumber : Parlementaria

Editor : Irwan Maftuhin

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *