JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dianggap belum optimal.
Dikutip dari Parlementaria, Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman menyampaikan kritik terhadap implementasi kebijakan PIT yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurutnya masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan PIT di lapangan, meski kebijakan itu telah didukung dengan adanya tujuh instruksi menteri.
“Salah satu kendalanya adalah keterbatasan APBN, misalnya dalam pembangunan pelabuhan,” ujar Arif Rahman dikutip dari Parlementaria.
Bahkan, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur justru berdampak buruk dengan banyaknya nelayan lokal yang terjerat kasus hukum karena dianggap melanggar aturan.
Arif Rahman menegaskan banyak menemukan persoalan tersebut di daerah Banten yang merupakan daerah pemilihannya.
“Banyak nelayan di daerah saya, khususnya di Lebak dan Pandeglang, yang ditangkap polisi karena membeli BBM yang dianggap ilegal,” tandas Arif Rahman.
BACA JUGA : Siswa SMPN 4 Jombang Suapi Guru di Momen HUT dan Hari Guru Nasional
Persoalan itu, menurutnya terjadi kerana karena lamanya proses pendaftaran perahu di dinas, sedangkan para nelayan terdesak kebutuhan ekonomi dan memaksas mereka harus segera melaut.
Persoalan itu sangat merugikan nelayan kecil, terutama mereka yang memiliki pendidikan rendah dan sulit memahami prosedur yang kompleks.
Arif Rahman menyarankan agar KKP segera menciptakan strategi yang lebih ramah bagi nelayan, seperti mempercepat proses administrasi dan menyediakan fasilitas loket khusus.
