Menurutnya, forum sarasehan menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Warsubi menekankan pentingnya masukan publik agar kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan riil masyarakat Jombang. “Melalui forum ini, kami membuka partisipasi seluas-luasnya. Ini bentuk komitmen terhadap transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan,” ucapnya.
Baca Juga :Mengaku Polisi Jombang, Oknum Minta Biaya Investigasi Kebakaran Pasar
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran, dan aspirasi.
“Sampaikanlah gagasan yang konstruktif. Semoga bisa kami rumuskan menjadi kebijakan yang lebih adaptif dan solutif,” harapnya.
Sarasehan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan serupa yang digelar di berbagai titik di Jombang. Sebelumnya, pada 3 Mei 2025 sarasehan digelar di Gedung Pertemuan Desa Sengon (wilayah Jombang, Peterongan), lalu pada 5 Mei di Desa Plosokerep (wilayah Diwek, Jogoroto, Sumobito), dan pada 8 Mei di Desa Mojojejer (wilayah Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam).
Bupati Warsubi berharap diskusi berjalan terbuka dan menghasilkan rumusan strategis untuk memperkuat arah pembangunan Jombang ke depan.
