Sementara itu Kasi SMA Cabdindik Jatim Wilayah Madiun, Devy Yuniar menjelaskan, kedatangan para orang tua dan wali murid ini untuk meminta solusi sebab anak-anaknya tidak diterima di SMA Negeri Kota Madiun.
“Calon murid ini tidak diterima lewat SPMB jalur 1, 2, dan 3. Memang kuota untuk SMA Negeri Kota Madiun, dibandingkan dengan lulusan SMP-MTS Kota Madiun itu tentu saja tidak akan mencukupi,” tuturnya.
Ia menambahkan, karena kuota SMA Negeri itu terbatas, bisa dialihkan ke SMK Negeri seperti itu.
“Kami mengharapkan untuk melirik kembali dan memilah jurusan-jurusan yang ada di SMK,” ungkapnya.
Menurutnya, kesempatan masuk sekolah negeri masih terbuka karena tanggal 2 sampai 3 Juli masih ada jalur terakhir SPMB yaitu jalur domisili tingkat SMK Negeri dengan pagu sekitar 60 persen. Dari situ diharapkan bisa menampung seluruh siswa yang tidak bisa diterima di SMA Negeri.
Baca Juga :Pimpin Upacara HUT Bhayangkara, Ini Pesan Presiden Prabowo Subianto untuk Polri
“Lalu pengambilan domisili itu prosesnya sejak pengambilan PIN awal, yang jelas harus pakai KK, SKL dan sebagainya sudah dipersyaratkan di web SPMB Jatim karena kuncinya di proses pengambilan PIN,” jelasnya.
Untuk nilai-nilai akademik sekolah, diperoleh dari nilai rapor murni siswa, dan indeks kumulatif sekolah.
“Itu sudah ada rumusan penghitungannya. Kalau misalnya memang dari Bapak Ibu orang tua tidak menghendaki SMK Negeri misalnya, ada SMA swasta. Kalau terkait dengan biaya, alhamdulillah kemarin itu ada banyak sekali SMA swasta yang memberikan beasiswa, baik itu beasiswa full maupun beasiswa sebagian,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya dan didampingi Komisi I menyampaikan, permasalahan ini sudah disampaikan ke Cabdindik Wilayah Madiun.
Baca Juga :HUT ke-79 Bhayangkara 2025, Polres Ponorogo Tak Lagi Terima Karangan Bunga, Tapi Diganti ini
“Kami berharap permasalahan ini ada solusi karena mereka adalah warga asli Madiun. Mereka bisa tertampung dan mendapat sekolahan. Jangan sampai hanya jadi penonton,” tandas Armaya.
