Keterbatasan layanan radiologi juga memperparah situasi. Kekurangan tenaga spesialis serta jam operasional yang terbatas menyebabkan pemeriksaan penting seperti USG dan CT-scan kerap tertunda. Kondisi tersebut memperlambat pengambilan keputusan medis, memperpanjang masa rawat inap, dan pada akhirnya membebani sistem pembiayaan kesehatan.
Persoalan lain muncul dalam sistem rujukan BPJS Kesehatan. Skema rujukan berjenjang yang dirancang untuk efisiensi dinilai berubah menjadi proses administratif yang rumit, lambat, dan tidak adaptif terhadap kondisi darurat pasien.
“Efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan keselamatan. Yang dikorbankan hari ini bukan hanya anggaran, tetapi waktu, rasa aman, dan nyawa manusia,” ujarnya.
Bagus mendorong pemerintah daerah dan pengelola JKN untuk mengubah tolok ukur keberhasilan layanan kesehatan. Menurutnya, capaian tidak cukup diukur dari angka kepesertaan, tetapi harus diturunkan ke indikator operasional, seperti kecepatan respons IGD, waktu tunggu layanan radiologi, serta efektivitas sistem rujukan satu pintu.
“Jika indikator itu belum menjadi kewajiban, maka negara sedang mengelola laporan, bukan menyelamatkan warga,” pungkasnya.
