Namun demikian, hingga saat ini kelanjutan pembangunan masih terkendala belum tercapainya kesepakatan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam hal nilai pembayaran progres pekerjaan.
Berdasarkan hasil asesmen teknis dari tim ahli UPN dan reviu BPKP, nilai pembayaran ditetapkan sekitar Rp 6,6 miliar. Sementara itu, pihak kontraktor mengajukan nilai sebesar Rp16,2 miliar.
Selisih nilai yang cukup signifikan ini menjadi hambatan utama dalam proses penyelesaian administrasi proyek.
“Tim dari Dinas PUPR sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar proses administrasi penyelesaian pembangunan RTH alun-alun bisa segera tuntas. Kita berharap ada komitmen dari kontraktor untuk menaati hasil putusan MA, termasuk nilai pembayaran progres pekerjaan yang sudah direviu,” tambah Ferry.
Baca Juga :Kasus Pencabulan di Sendang Tulungagung, Korban Sempat Depresi hingga Menutup Diri
Pemerintah Kota Kediri berharap negosiasi yang tengah berlangsung dapat segera menemukan titik temu. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 20 miliar telah disiapkan untuk melanjutkan pembangunan pada tahun ini.
“Jika sudah ada kesepakatan, pembangunan akan segera dilanjutkan. Kami yakin akan ada solusi agar proyek ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.
