Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung mengalami efek trauma. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan pembenahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada era kepemimpinan saat ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengaku terkejut atas adanya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai, kejadian tersebut bukan yang pertama kali terjadi di Tulungagung, bahkan sudah berulang sejak beberapa periode kepemimpinan sebelumnya.
Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Heru Tjahjono, sejumlah pejabat tersandung kasus korupsi di Dinas PUPR yang ditangani Mabes Polri. Kemudian, pada era Syahri Mulyo, kasus suap proyek infrastruktur juga menyeret sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPR dan Ketua DPRD.
“Sejak era reformasi, Kabupaten Tulungagung sudah beberapa kali mendapatkan ‘cambukan’ dari KPK. Hal ini tentu harus menjadi pembelajaran bagi kami,” kata Ahmad Baharudin, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan rasa trauma di kalangan ASN dan pejabat daerah. Dampaknya, pelaksanaan program pembangunan berpotensi berjalan lebih hati-hati dari biasanya.
Meski kehati-hatian tersebut dinilai positif dalam mencegah tindak pidana korupsi, Baharudin juga mengkhawatirkan adanya dampak lain. Ia menilai, sikap terlalu hati-hati bisa menghambat inovasi dalam pembangunan daerah.
