“Kehati-hatian itu baik, tetapi jangan sampai membuat inovasi menjadi terhambat. Kami akan mencoba berkomunikasi dengan berbagai lembaga agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya berencana memanggil dan mengumpulkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik yang telah dipanggil KPK maupun yang belum. Langkah ini dilakukan untuk menyatukan visi dan misi dalam menjalankan program pemerintahan ke depan.
Selain itu, para kepala OPD yang sempat diperiksa KPK juga akan dimintai klarifikasi sebagai bagian dari upaya pembenahan internal.
“Seluruh kepala OPD akan kami kumpulkan untuk menyatukan visi dan misi agar program pemerintahan tetap berjalan normal tanpa hambatan,” tegasnya.
Pemkab Tulungagung juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Harapannya, kasus yang terjadi saat ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang di masa mendatang.
