Pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan dimulai pada Oktober 2026. Seluruh pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk jembatan, akan ditangani pemerintah pusat.
Baca juga:Ratusan Kursi Kepsek di Tulungagung Terisi Plt, Pengangkatan Definitif Tunggu Instruksi
“Kami hanya menyediakan lahan dan mengurus perizinan. Anggaran dari Kemensos, sedangkan pelaksanaannya oleh Kementerian PUPR,” jelasnya.
Terkait rencana pembukaan Sekolah Rakyat rintisan, Baharudin memastikan Pemkab Tulungagung belum akan membuka program tersebut karena keterbatasan tempat.
Ia menambahkan, setelah pembangunan rampung, pemerintah daerah akan menyiapkan kebutuhan tenaga pendidik serta peserta didik yang berasal dari masyarakat prasejahtera.
“Fokus kami menyelesaikan pembangunan terlebih dahulu. Setelah itu baru menyiapkan guru dan penerima manfaatnya,” pungkasnya.
