Sebanyak 54 desa di Kecamatan Babadan, Jenangan, Sukorejo, dan Pulung ditetapkan sebagai lokasi percontohan.
Melalui program itu, pemerintah akan mendata sekaligus mengajak masyarakat yang belum memiliki perlindungan JKN agar segera mendaftar, baik secara mandiri maupun melalui skema bantuan pemerintah.
“Kami terus mendorong masyarakat yang belum menjadi peserta agar segera bergabung, baik melalui kepesertaan mandiri maupun yang difasilitasi pemerintah,” kata perempuan yang akrab disapa Bunda Rita tersebut.
Selain menyasar masyarakat, Pemkab Ponorogo juga menggandeng kalangan swasta untuk memperluas kepesertaan JKN.
Baca Juga :Polres Lamongan Gandeng Labfor Polda Jatim Dalami Penyebab Kebakaran Pasar Agrobis Babat
Hingga saat ini, sebanyak 12 badan usaha, rumah sakit, dan lembaga telah berpartisipasi sebagai donatur kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) maupun pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Kolaborasi tersebut telah menghasilkan tambahan 862 peserta baru. Pemkab Ponorogo berharap jumlah itu terus bertambah sehingga semakin banyak warga Ponorogo memperoleh jaminan kesehatan.
“Harapannya semua masyarakat Ponorogo memperoleh layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau,” tandasnya.
